Pomdam Gelar Vicon dengan Satuan Jajaran Kodam XVIII/Kasuari

Iklan Semua Halaman

 


Dukungan setiap lapisan masyarakat diperlukan untuk melindungi diri dan lingkungan dari Covid-19 dengan cara menyukseskan program vaksinasi pemerintah dan tetap mematuhi protokol kesehatan * Penerapan protokol kesehatan menjadi kunci penting pencegahan penyebaran COVID-19. Cara itu bisa dimulai dari kedisiplinan di dalam rumah, terutama jika salah satu anggota keluarga aktif beraktifitas di luar rumah. Kesadaran dan peran seluruh anggota keluarga untuk saling melindungi satu sama lain dengan menerapkan protokol pencegahan penyebaran COVID-19 sangatlah penting. * Yuk, patuhi protokol kesehatan dengan melakukan 3M!

Pomdam Gelar Vicon dengan Satuan Jajaran Kodam XVIII/Kasuari

Selasa, 07 April 2020



Manokwari,Global-satu.com-  kasuari18 – Untuk meminimalisir pelanggaran Prajurit, khususnya desersi di lingkungan Kodam XVIII/Kasuari, Satuan Polisi Militer Kodam (Pomdam) XVIII/Kasuari menggelar Video Conference (Vicon) atau Konferensi Video dengan satuan jajaran Kodam XVIII/Kasuari, yang dipimpin langsung oleh Komandan Polisi Militer Kodam (Danpomdam) XVIII/Kasuari Kolonel Cpm Priatmoko, S.H., S.I.P. Senin (6/4/2020) di ruang Rapat Pomdam XVIII/Kasuari, Arfai 1, Manokwari, Papua Barat.

Satuan jajaran Kodam XVIII/Kasuari yang mengikuti Vicon tersebut adalah Danyonif 761/KA, Danyonif RK 762/VYS, Danyonif 764/IB, Dandenpom XVIII/1 Sorong dan Dandenzipur 13/PPA.

Dalam Vicon tersebut Danpomdam menyampaikan bahwa untuk berkoordinasi khususnya terkait pelanggaran yang dilakukan Prajurit, maka Komandan Satuan (Dansat) bisa melakukannya melalui WhatsApps (WA) Danpomdam, Dandenpom, dan Dansatpom di wilayah masing-masing.

"Mungkin kalau kurang puas, bisa langsung ke saya dan akan saya terima. Silahkan kalau ada yang mau di koordinasikan mengenai perkara yang terjadi di satuannya, agar tidak salah dalam mengambil keputusan. Saya harap hal ini dapat dipedomani dan dilaksanakan," ungkap Kolonel Priatmoko.

Dikatakannya, desersi dan semua perkara pidana harus ditindaklanjuti secara hukum. 

"Kalau kita sudah tindak lanjuti secara hukum, maka sudah jelas prajurit tersebut akan mendapatkan kepastian hukum. Kedepannya, seandainya  prajurit itu sudah berbuat baik, maka sudah selesai catatan hukumnya karena sudah keluar kekuatan hukum tetapnya, sehingga tidak diungkit-ungkit lagi permasalahannya pada tiga tahun yang lalu. Apabila belum ditindaklanjuti secara hukum, maka permasalahannya masih terus diungkit-ungkit karena belum berkekuatan hukum tetap," kata Dandenpom.



Tentang pedoman pencarian dan penangkapan, kemudian rangkaian selanjutnya untuk perkara desersi atau THTI (Tidak Hadir Tanpa Izin), adalah dengan melimpahkan perkara tersebut ke Polisi Militer.

"Jadi jangan beranggapan dengan membuat surat kepada Pangdam u.p. Asintel Kasdam XVIII/Kasuari itu berarti sudah selesai. Belum selesai, karena dari Asintel tidak melimpahkan perkaranya ke kita (Pom), maka dari Dansat harus membuat surat kepada Danpomdam XVIII/Kasuari," ujarnya.

"Terkait dengan masalah desersi, THTI dan perkara pidana lainnya, saya tekankan kepada para Dansat, Danyon, dan Dandenzipur, kalau ada kejadian di satuannya agar segera dilaporkan," pesan Kolonel Priyatmoko.(*)

(Letkol Inf Ertoto)