Pemkot Bekasi Lakukan MoU Dengan Kejari Kota Bekasi Melalui Bidang Datun

Iklan Semua Halaman

 


Dukungan setiap lapisan masyarakat diperlukan untuk melindungi diri dan lingkungan dari Covid-19 dengan cara menyukseskan program vaksinasi pemerintah dan tetap mematuhi protokol kesehatan * Penerapan protokol kesehatan menjadi kunci penting pencegahan penyebaran COVID-19. Cara itu bisa dimulai dari kedisiplinan di dalam rumah, terutama jika salah satu anggota keluarga aktif beraktifitas di luar rumah. Kesadaran dan peran seluruh anggota keluarga untuk saling melindungi satu sama lain dengan menerapkan protokol pencegahan penyebaran COVID-19 sangatlah penting. * Yuk, patuhi protokol kesehatan dengan melakukan 3M!

Pemkot Bekasi Lakukan MoU Dengan Kejari Kota Bekasi Melalui Bidang Datun

Kamis, 20 Agustus 2020


KOTA BEKASI ,GLOBAL-SATU.com  - Pemerintah Kota Bekasi lakukan penandatangan perjanjian kerjasama (MoU) dengan Kejaksaan Negeri Kota Bekasi melalui bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun).

Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk pencegahan, penanganan, dan penyelesaian permasalahan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara (Datun), dengan kekhususan terdapat pada pemulihan aset Pemkot Bekasi peningkatan PAD Kota Bekasi serta pembentukan peraturan perundang undangan di daerah Pemkot Bekasi.

Hadir dalam pelaksanaan MoU tersebut,Kajari Kota Bekasi, Wali Kota Bekasi, Sekda Kota Bekasi, serta 32 Kepala SKPD se-kota bekasi, serta 12 Camat Kota Bekasi. Selain itu hadir juga Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara, serta Tim Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Kota Bekasi, yang diselenggarakan di Stadion Patriot Chandra Baga Kota Bekasi, Rabu. Pagi (19/8).

Kepala Kejari Kota Bekasi, Sukarman, SH MH mengatakan, hari ini kita melaksanakan MoU dengan Pemerintah Kota Bekasi dalam hal pencegahan, penanganan, dan penyelesaian permasalahan hukum di bidang perdata dan tata usaha Negara.

"MoU ini selama satu tahun akan dilakukan evaluasi, hingga tidak ada lagi penyimpangan,"tuturnya 

Dikatakan, tindak pidana korupsi lebih dominan unruk penyimpangan dari keperdataan dan TUN, sehingga diharapkan dengan adanya pendampingan di bidang keperdataan dan TUN penyimpangan dapat diminimalisir," tutup nya. (Fthr)