Pemkab Berau Adakan Rakor Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Pilkada 2020

Pemkab Berau Adakan Rakor Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Pilkada 2020

Kamis, 17 September 2020

BERAU,GLOBAL-SATU.com - Rapat Koordinasi Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam rangka pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Berau Tahun 2020 yang dilaksanakan di Balai Mufakat Jalan Cendana Kecamatan Tanjung, Redeb Kabupaten Berau,Kamis 17/9/2020.


Turut hadir dalam acara itu  diantaranya adalah , Assisten I ,Kepala Badan Kesbangpol, Kepala Disdukcapil, Kasdim 0902/Trd ,Sekretaris Kesbangpol , Sultan Gunung Tabur, Kasat Reskrim Polres Berau , Ketua Bawaslu Berau , Kabid P2P Dinkes, Perwakilan Koramil Sambaliung, Kapolsek Tanjung Redeb,
Kapolsek Gunung Tabur.


Sambutan Bupati Berau H. Muharram, SPd.MM yang disampaikan oleh Assisten I , Drs. H. Datu Kesuma bahwa pertemuan tersebut sangat penting karena berkaitan dengan kesiap siagaan semua pihak untuk menyukseskan pesta Demokrasi untuk Bupati dan Wakil Bupati periode 2020 -2024 ditengah kekhawatiran terhadap penyebaran wabah virus corona .


"Suksesnya Pilkada secara serentak 2020 dengan akan terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati Berau diharapkan dapat berjalan aman, tentram, dan damai, merupakan target yang harus kita capai bersama,"ungkapnya.


Dikatakannya ,Kewaspadaan dari semua pihak penyelenggara pemilu, Aparat keamanan, Tim Pemenang Paslon, Partai politik pendukung serta seluruh lapisan masyarakat sangat diperlukan untuk mengantisipasi kemungkinan meningkatnya penyebaran wabah virus Covid-19 ditengah perhelatan pilkada 2020.


"Tahapan Pemilu serentak telah berlangsung, harapan kita semua pihak yang terlibat dalam kampanye terutama bagi Parpol dan tim sukses Paslon bersaing sehat dan mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilih dengan tetap mentaati prosedur protokol penanganan wabah Virus Covid-19,"ucapnya.


Menurutnya, semakin tinggi pertisipasi pemilih pada pemilu nanti merupakan bukti kepercayaan rakyat terhadap penyelengaraan demokrasi kepemimpinan di Daerah.


"Terkait dengan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Birokrasi pemerintah dari Kabupaten sampai pada Pemerintah  Kampung dalam pelaksanaan hajatan pemilu sudah jelas melarang keras ASN terlibat langsung maupun tidak langsung dalam politik praktis atau sebagai tim sukses,"imbuhnya.


Ia juga mengharapkan  kepada para Paslon beserta tim kampanye masing-masing hendaknya benar-benar memperhatikan hal ini, jangan sampai karna ingin menang lalu menjalankan cara dan tindakan tidak terpuji.


"Lalu, terkait sanksi protokol kesehatan final atau belum terlibat kampanye dalam covid ini kemendagri mengusul kan kampanye sebanyak 50 (lima puluh ) Orang ,namun KPU mengusulkan 100 Orang,"tutupnya.