24 C
id

Sidang Paripurna Perubahan KUA dan PPAS Tahun 2020 Serta Penandatanganan Kesepakatan Revisi RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018 - 2023



KOTA BEKASI,GLOBAL-SATU.com - Sidang paripurna pada Senin 7 September 2020 pembahasan mengenai penyampaian program rancangan atas adanya Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk tahun anggaran 2020 serta dirangkaikan bersama ini dengan penandatanganan nota dinas ada kesepakatan revisi RPJMD kota bekasi tahun 2018 - 2023.

Hadir, Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi, Wakil Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, Sekretaris Daerah, Reny Hendrawaty segenap para esselon II dan III yang mengikuti sidang paripurna tersebut antara lain dari. Unsur legislatif, Ketua DPRD Kota Bekasi, Chairruman J. Putro juga beserta ketiga wakil DPRD Kota Bekasi dan segenap anggota dari legislatif yang mengikuti rangkaian sidang paripurna tersebut.

Pelaksanaan dari amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 169 yang mengatur bahwa hasil rancangan atas perubahan KUA. Perubahan PPAS yang disusun berdasarkan pada dokumen perubahan RKPD Tahun 2020.

Diinformasikan bahwa rancangan perubahan KUA dan PPAS Tahun 2020 sedianya dilakukan pada minggu ke 1 bulan agustus tahun 2020 mengalami keterlambatan, dikarenakan penetapan perubahan RKPD Provinsi sebagai bahan acuan penetapan perubahan Kota Bekasi, seharusnya ditetapkan pada minggu ketiga Bulan Juli.

Secara sekala makro perubahan kebijakan umum anggaran tahun 2020 dimulai dengan proyeksi perubahan kebijakan umum untuk pendapatan daerah tahun 2020 menjadi 5,306 Triliun turun sampai 520,523 Milyar atau sekitar 8,93 % dari target APBD tahun 2020 sebesar 5, 826 Triliun. Khususnya penerimaan pendapatan yang ini bersumber dari PAD turun sebesar 865,146 Milyar atau 24,67 % dari target awal diakibatkan pengaruh penurunan aktifitas perekonomian masyarakat dampak pandemi Covid 19.

Namun mengacu terhadap dalam kebijakan penyesuaian sekala ber proritas pendapatan daerah atau kebijakan refocusing yang sudah ditetapkan melalui ada perubahan penjabaran ketiga APBD ditahun 2020, proyeksi penerimaan PAD justru meningkat sebesar 125,321 Milyar. 

Kami optimis bahwa untuk target penerimaan PAD ini hingga akhir tahun akan mulai tercapai melalui kebijakan stimulus pajak daerah serta kelonggaran penerapan buat PSBB bagi pelaku usaha adanya pelaksanaan monitoring sumber pendapatan daerah secara intens oleh disetiap perangkat daerah dengan penanganan pengendalian pandemi Covid 19.

Proyeksi penerimaan bersumber dan pengembangan turun sebesar 30,206 milyar dari 1,662 Triliun menjadi 1,632 Triliun yang telah dipengaruhi oleh penyesuaian kebijakan nasional terkait antara pengelolaan transfer ke daerah, sedangkan proyeksi lain-lain nya pendapatan daerah yang ini sah bertambah 374,829 Milyar serta dipengaruhi adanya penerimaan hibah BOS pusat, Dana Insentif Daerah (DID) dan juga Bantuan berupa keuangan dari Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat.

Belanja tidak langsung (BTL) turun 329,177 Milyar disebabkan karena pengurangan terbesar pada skala belanja pegawai dipengaruhi oleh pembaharuan data aparatur sipil negera (ASN), sementara belanja tidak terduga (BTT) ini bertambah 141,682 Milyar bersumber darinya hasil penyesuaian pendapatan dan refocusing belanja yang akan bisa digunakan dalam penanganan ada dalam kondisi darurat juga seperti penanganan dan pengendalian pandemi Covid 19.

Belanja Langsung Penunjang Urusan (BPLU) bertambah 30,408 Milyar yang salah satunya ini juga disebabkan pengalihan terhadap pembayaran gaji TKK pada bulan Januari 2021 atas pekerjaan bulan Desember 2020 yang sama untuk menindaklanjuti perubahan dalam peraturan serta perencanaan dan penganggaran.

Belanja Langsung Urusan (BLU) secara komulatif bertambah jadj 190,629 Milyar bersumber dari pencantuman dana transfer dan penggunaan silpa tahun anggaran sebelumnya yang sudah sering kali digunakan diantaranya untuk itu menunjang target capai program serta dalam rangka pemulihan ini ekonomi dan penanganan serta pengendalian dampak Covid 19 memperhatikan instruksi Mendagri nomor 05 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan perubahan APBD Tahun 2020.

Kota Bekasi merupakan salah satu kota yang pertama di Indonesia yang merevisi RPJMD upaya salah satunya untuk mengakomodir dan kebijakan penanganan beserta pemulihan Covid 19.

Tujuan dari revisi RPJMD yakni :
Pertama, menyelaraskan ulang dengan regulasi terbaru terkait perencanaan pembangunan, dari pengelolaan keuangan daerah dan reformasi birokasi.

Kedua mengidentifikasi ulang dan menyusun sistematika permasalahan dan potensi untuk memperjelas proses perwujudan visi dan pencapaian butir-butir misinya secara realistis dan rasional.

Ketiga mengidentifikasi isu isu strategis terkini.

Keempat menyeleksi dan menganalisis ulang program kegiatan prioritas yang akan di kerjakan.

Kelima merumuskan ulang kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, dan kerangka pendanaan RPJMD tahun 2018 - 2023 berikut strategi pengendalian dan evaluasi pelaksanaanya.

Usai penyampaian sambutan Wali Kota Bekasi, Wali Kota dan Wakil Wali Kota menyerahkan berkas laporannya ke Ketua DPRD Kota Bekasi sekaligus menandatangani nota kesepakatan revisi RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018 - 2023. (Fthr)

Postingan Lama
Postingan Lebih Baru

Ads Single Post 4