Tolak Omnibus Law RUU Ciptakerja, Jutaan Buruh Gelar Mogok Kerja Nasional

Tolak Omnibus Law RUU Ciptakerja, Jutaan Buruh Gelar Mogok Kerja Nasional

Selasa, 29 September 2020


JAKARTA, GLOBAL,- SATU,com- Jutaan buruh melalui para pimpinan Konfederasi dan Federasi serikat buruh Pekerja secara kompak menyepakati mogok kerja nasional. Kesepakatan ini diambil setelah mendengar pandangan dari masing-masing serikat pekerja, dalam rapat bersama di Jakarta, minggu (28/9/2020).

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia ( KSPI), Said Iqbal menjelaskan, serikat buruh yang melakukan mogok kerja tersebut merupakan bentuk penolakan terhadap Omnibus Law RUU Cipta Kerja.

Mogok Nasional akan dilakukan secara Konstitusional dengan tertib dan damai direncanakan akan dilakukan selama tiga hari berturut-turut dimulai tanggal 6 Oktober 2020 dan diakhiri pada saat sidang paripurna yang membahas RUU Cipta Kerja tanggal 8 Oktober 2020.

Kesepakatan ini, kata Iqbal sudah diputuskan bersama dengan pimpinan KSPI, KSPSI AGN, serta perwakilan 32 federasi Serikat Pekerja.Di  antaranya beberapa federasi yang tergabung dalam KSPSI pimpinan Yorrys seperti SP LEM, termasuk aliansi Serikat Pekerja seperti GEKANAS (Gerakan Kesejahteraan Nasional) yang beranggotakan 17 Federasi.

Dalam mogok Nasional nanti akan   proses produksi, dimana para buruh akan keluar dari lokasi produksi dan berkumpul di lokasi yang ditentukan masing-masing Serikat Pekerja di tingkat perusahaan, ujar Iqbal melalui keterangan tertulis KSPI, Senin(28/9/2020).

Iqbal menjelaskan, dasar hukum secara konstitusional mogok nasional ini adalah berdasarkan pada dua undang-undang yaitu Undang-Undang nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum (Demonstrasi) dan Undang-u Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Para buruh tentu akan mengikuti prosedur dari 2 undang-undang tersebut, katanya.

Mogok Nasional dengan menyetop produksi ini akan diikuti kurang lebih 5. 000.000  buruh di perusahaan di 25  Provinsi dan 300 Kabupaten/Kota melibatkan beberapa sektor industri seperti Kimia Farma, Energi, Pertambangan, Tekstil, Garmen, Sepatu,Otomotif dan komponen,  Elektronik dan komponen,  Industri besi dan baja, Farmasi dan kesehatan, Percetakan dan penerbitan, Industri pariwisata,  Industri semen, Telekomunikasi, Pekerja transportasi, Pekerja pelabuhan logistik, Perbankan dan lain-lain.

Mogok Nasional ini dilakukan sebagai bentuk protes buruh Indonesia terhadap pembahasan RUU Cipta Kerja yang dinilai lebih menguntungkan pengusaha misalnya, ungkap, Iqbal dibebaskannya penggunaan buruh kontrak dan outsourcing di semua jenis pekerjaan dan tanpa batasan waktu,  dihilangkan UMSK,  hingga pengurangan nilai pesangon.

Sejak awal kami meminta agar Perlindungan minimal kaum buruh yang ada di undang-undang nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jangan dikurangi,  tetapi faktanya, Omnibus law mengurangi hak-hak buruh yang ada di dalam  eksisting, kata Iqbal.

Sebagai pra mogok nasional, buruh Indonesia juga berencana melakukan aksi unjuk rasa setiap hari yang pelaksanaannya direncanakan akan dimulai tanggal 29 Seftember 2020 selain itu bersama dengan elemen yang lain buruh juga akan melakukan aksi nasional serentak di seluruh Indonesia yang direncanakan tanggal 1 Oktober dan 8 Oktober 2020.(Doddy SP/Agus S).