Gubernur Anies Baswedan Lantik Sri Haryati sebagai Penjabat Sekda DKI Jakarta.

Iklan Semua Halaman

 


Dukungan setiap lapisan masyarakat diperlukan untuk melindungi diri dan lingkungan dari Covid-19 dengan cara menyukseskan program vaksinasi pemerintah dan tetap mematuhi protokol kesehatan * Penerapan protokol kesehatan menjadi kunci penting pencegahan penyebaran COVID-19. Cara itu bisa dimulai dari kedisiplinan di dalam rumah, terutama jika salah satu anggota keluarga aktif beraktifitas di luar rumah. Kesadaran dan peran seluruh anggota keluarga untuk saling melindungi satu sama lain dengan menerapkan protokol pencegahan penyebaran COVID-19 sangatlah penting. * Yuk, patuhi protokol kesehatan dengan melakukan 3M!

Gubernur Anies Baswedan Lantik Sri Haryati sebagai Penjabat Sekda DKI Jakarta.

Kamis, 08 Oktober 2020



JAKARTA, GLOBAL-SATU.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan  melantik Sri Haryati sebagai penjabat (PJ) Sekretaris Daerah DKI Jakarta di Balaikota Jakarta Rabu.(710/2020).

Pelantikan dan Pengambilan sumpah itu berdasarkan pada Peraturan Presiden nomor 3 tahun 2018 tentang Penjabat Sekretaris Daerah dan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 91 tahun 2019 tentang penunjukan pejabat Sekretaris Daerah.

Kepala Badan Kepegawaian (BKD) DKI Jakarta, Chaidir menjelaskan adanya aturan tersebut maka istilah Pelaksana Tugas a( PLT)  khusus untuk Pejabat Definitif Sekda yang berhalangan tetap karena berhenti atau meninggal dunia, diganti dengan Penjabat Sekretaris Daerah.

Masa tugas Penjabat Sekretaris Daerah paling lama sampai dengan 3 bulan atau sampai dengan adanya hasil seleksi terbuka jabatan Sekda yang diusulkan kepada Presiden melalui Kementerian Dalam Negeri RI untuk diangkat menjadi Pejabat Definitif Sekretaris Daerah, kata Chaidir dalam keterangan pers, Selasa(7/10/2020).

Dia menjelaskan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau Gubernur DKI Jakarta mengusulkan seorang PJ Sekda kepada Kemendagri. setelah itu Mendagri mengeluarkan surat Menteri Dalam Negeri nomor 821/5423/Sj tanggal 30 September 2020 untuk persetujuan penunjukan Pj Sekda.

"Maka PPK membuat surat keputusan pengangkatan Pj Sekda selanjutnya Pj Sekda itu harus segera dilantik paling lambat 5 hari kerja sejak keputusan pengangkatan Pj Sekda ditetapkan,,"ucapnya.

Selain itu, Chaidir mengatakan tugas dari Pj  Sekda termasuk hak dan kewajibannya sama dengan tugas pokok dan fungsi pejabat definitif Sekretaris Daerah dalam membantu Gubernur.

"Selain itu, Pj Sekda ini juga masih mengemban tugas pokok dan fungsinya sebagai pejabat yang Definitif dalam hal ini yang bersangkutan sebagai Asisten Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta," jelasnya.

Sebelumnya Pemprov DKI Jakarta membuka seleksi terbuka atau lelang jabatan untuk mengisi sejumlah jabatan yang kosong, salah satunya yakni untuk posisi  Sekda.

Hal tersebut berdasarkan Pengumuman lelang jabatan itu tertuang dalam surat pengumuman nomor 5 tahun 2020 yang ditandatangani oleh Deputi Gubernur DKI Jakarta Bidang Pengendalian Kependudukan dan Permukiman, Suharti pada tanggal 1 Oktober 2020.

Selain itu posisi Sekda, Pemprov DKI Jakarta juga membuka lelang untuk Deputi Gubernur DKI Jakarta Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup dan Deputi Gubernur DKI Jakarta Bidang Industri Perdagangan dan Transportasi.(Doddy SP/Agus S).