24 C
id

Perda Penanggulangan Cofid19 Di Sahkan, Pelanggar Prokes Siap-Siap di Pidana Denda



JAKARTA, GLOBAL-SATU.com - DPRD DKI Jakarta mengesahkan Perda Penanggulangan cofid19 dalam rapat paripurna DPRD DKI Jakarta ,Senin  (19/10/2020).Perda itu disusun karena DKI Jakarta mengalami keadaan luar biasa dan berstatus Darurat wabah covid 19.

Nantinya Perda ini akan menjadi landasan hukum bagi Pemvrop DKI Jakarta dalam menanggulangi pandemi virus Corona. Sehingga penanggulangan covid-19 di Jakarta memiliki aturan yang lebih kuat dan lebih lengkap daripada 2 peraturan Gubernur (Pergub) sebelumnya yang menjadi payung hukum penanganan covid 19 di Jakarta.

"Mudah-mudahan dengan berhasilnya dan sudah disahkannya Perda ini kita dalam bertindak bisa memutus mata rantai penyebaran covid-19,"kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria di Gedung DPRD DKI,Senin (19/10/2020).

Sedangkan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi berharap, dengan adanya Perda ini  masyarakat menjadi lebih disiplin menerapkan Prokes, selain itu petugas dilapangan juga mempunyai payung hukum yang kuat dalam menindak pelanggar ketentuan pencegahan virus Corona,  Prasetyo juga berharap dengan adanya sanksi denda pidana dapat memberikan efek jera bagi pelanggar Protokol
Kesehatan.

Sementara Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah ( Bapemperda) DPRD DKI Jakarta, Pantas Nainggolan mengungkapkan,  dalam Perda penanggulangan covid 19 sanksi kurungan penjara dihapus dan diganti dengan denda sanksi pidana.

"Ya  jadi Perda ini menganut dua Sanksi, pertama sanksi Administratif, yang tidak berbeda dengan yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur (Pergub)  ditambah dalam Perda ada sanksi pidana yang mekanismenya harus lewat proses sidang tindak pidana ringan,  jadi yang  memutuskan adalah Hakim,"ungkap Pantas.

Dalam Perda ini Pantas Nainggolan mengatakan, peraturan  mengenai sanksi pidana bagi pelanggar protokol kesehatan covid-19, ketentuan tersebut tertulis pada Bab X pasal 29 s/d  pasal 32.

Pasal 29 mengatur,  setiap orang yang dengan sengaja menolak untuk Reverse Transcriptase Polymerase  Chain Reaction atau tes cepat Molekuler dan pemeriksaan penunjang yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi DKI DKI Jakarta, dipidana dengan pidana denda paling banyak sebesar Rp5.000.000,--

Pasal 30 mengatur, setiap orang yang dengan sengaja menolak untuk dilakukan pengobatan dan vaksinasi copid 19, dipidana dengan pidana denda paling banyak sebesar Rp5.000.000,--

Pasal 31 ayat 1 mengatur, orang yang sengaja membawa pulang jenazah pasien yang sedang menunggu hasil pemeriksaan ataupun yang ter komfirmasi covid 19, akan dikenakan sanksi denda pidana sebanyak RP5.000.000.,--

Pasal 31 ayat 2 mengatur, juga dituliskan bila  orang yang membawa pulang jenazah Covid 19, melakukan pengancaman atau kekerasan kepada Petugas akan dipidana dengan denda Rp.7,5 juta ,--.

Pasal 32 mengatur, setiap orang terkonfirmasi covid-19 yang dengan sengaja meninggalkan fasilitas isolasi atau fasilitas kesehatan tanpa izin petugas dipidana dengan denda paling banyak sebesar Rp5.000.000,--(Doddy SP/Agus S).
Postingan Lama
Postingan Lebih Baru

Ads Single Post 4