DPR Sambut Baik Rencana Presiden Mereevisi UU ITE

Iklan Semua Halaman

 


Dukungan setiap lapisan masyarakat diperlukan untuk melindungi diri dan lingkungan dari Covid-19 dengan cara menyukseskan program vaksinasi pemerintah dan tetap mematuhi protokol kesehatan * Penerapan protokol kesehatan menjadi kunci penting pencegahan penyebaran COVID-19. Cara itu bisa dimulai dari kedisiplinan di dalam rumah, terutama jika salah satu anggota keluarga aktif beraktifitas di luar rumah. Kesadaran dan peran seluruh anggota keluarga untuk saling melindungi satu sama lain dengan menerapkan protokol pencegahan penyebaran COVID-19 sangatlah penting. * Yuk, patuhi protokol kesehatan dengan melakukan 3M!

DPR Sambut Baik Rencana Presiden Mereevisi UU ITE

Rabu, 17 Februari 2021

 


JAKARTA, GLOBAL-SATU.com  -  Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin menyambut baik rencana Pemerintah merevisi undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ( UU  ITE ), karena selama ini publik jenuh kasus dugaan Pencemaran Nama Baik dan Penghinaan yang sering muncul dari UU  ITE.


Kita sudah jenuh dengan pasal Pencemaran Nama Baik dan Penghinaan, itu saja yang kerap kita dengar jika terjadi pelaporan mengatasnamakan UU ITE  meliputi media sosial,  itu saja yang dipakai seseorang untuk melaporkan ke pihak Kepolisian,"kata Azis lewat keterangan tertulisnya, Selasa (16/12/ 2021).


Wakil Ketua Umum Golkar ini berkata,  seharusnya dapat lebih mempertimbangkan prinsip keadilan, sehingga tidak lagi mengandung pasal karet yang mudah ditafsirkan dan saling melaporkan.


Menurutnya, pertimbangan itu penting untuk tetap menjaga Demokrasi Indonesia berjalan sesuai harapan dalam menyampaikan Kebebasan Berpendapat.


Lebih jauh, Dia berharap revisi terhadap UU ITE bisa membuat masyarakat lebih bijak dalam menggunakan media sosial.  Ia juga meminta revisi UU ITE  nantinya tidak melepas niat baik di awal kehadiran UU. ITE.


"Salah satu yang diatur terkait masalah Pencemaran Nama Baik dan Penghinaan di UU  ITE  tertuang di  pasal 27 ayat 3 dengan bunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik,"jelasnya.


Sebelumnya, Jokowi membuka wacana merevisi  UU. ITE  jika dinilai tidak menimbulkan rasa keadilan, Jokowi berencana menghapus pasal-pasal karet dalam UU ITE .  Ia menyatakan rencana itu usai  UU ITE digunakan sejumlah warga untuk saling lapor dalam beberapa waktu terakhir.


"Kalau  UU. ITE  tidak bisa memberikan rasa keadilan, ya saya akan minta kepada DPR untuk bersama-sama merevisi undang-undang ini, undang-undang  ITE  ini," kata Jokowi dalam rapat Pimpinan TNI -  Polri yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden. Senin (15/2/2021).


Jokowi memahami UU ITE  dibuat dalam semangat menjaga ruang digital Indonesia.  Namun, Ia tak ingin UU ITE  justru menimbulkan rasa tidak adil dalam penerapannya. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu memerintahkan Polri untuk berhati-hati dan teliti dalam menggunakan UU ITE.(Doddy SP/Irwansyah).