JIM Adakan Diskusi On Air di RRI Cabang Tuban, Bahas Penyaluran BLT Covid-19 di Kabupaten Tuban

Iklan Semua Halaman

 


Dukungan setiap lapisan masyarakat diperlukan untuk melindungi diri dan lingkungan dari Covid-19 dengan cara menyukseskan program vaksinasi pemerintah dan tetap mematuhi protokol kesehatan * Penerapan protokol kesehatan menjadi kunci penting pencegahan penyebaran COVID-19. Cara itu bisa dimulai dari kedisiplinan di dalam rumah, terutama jika salah satu anggota keluarga aktif beraktifitas di luar rumah. Kesadaran dan peran seluruh anggota keluarga untuk saling melindungi satu sama lain dengan menerapkan protokol pencegahan penyebaran COVID-19 sangatlah penting. * Yuk, patuhi protokol kesehatan dengan melakukan 3M!

JIM Adakan Diskusi On Air di RRI Cabang Tuban, Bahas Penyaluran BLT Covid-19 di Kabupaten Tuban

Kamis, 18 Februari 2021

TUBAN,GLOBAL-SATU.com - Jaringan Indonesia Muda ( JIM) mengadakan diskusi on air di RRI cabang Tuban, membahas penyaluran BLT covid 19 di Kabupaten Tuban. melalui Kementerian Sosial (Kemensos) menyalurkan Bantuan Sosial Tunai (BST) bekerja sama degan PT Pos Indonesia (Persero). Melalui PT Pos bantuan tersebut disalurkan kepada keluarga penerima. 



Adapun narasumber dalam kegiatan On Air yang di adakan oleh JIM Tuban di radio RRI Tuban itu yakni bersama Kepala Dinas (Kadis) Sosial kab. Tuban joko serwono. Yang di wakilkan Bapak Santoso. Dengan manajer PT POS Indonesia (Persero) Cabang Tuban Pak catur. 



"Kerja sama Kemensos dan PT Pos ini untuk mempercepat bantuan kepada masyarakat dalam rangka penanganan dampak Pandemi Covid-19. Teman-teman dari PT Pos ikut ambil dalam penyaluran bantuan tersebut,"jelas Santoso dalam acara siaran Radio dengan tema Efektifitas dan Dampak BST di tengah Pandemi Covid-19, rabu (27/02).


Santoso mengatakan, untuk di Tuban, Jawa timur, pendataan dan penerimaan sudah dilakukan dari awal Maret. Ini dilakukan sudah di lakukan sampai saat ini. 


"PT Pos menyalurkan langsung BST ini sesuai dengan aturan, dan lewat koordinasi dengan pemerintah daerah juga. Sehingga pada saat pembagian masyarakat bisa langsung dapat undangan untuk mengambilnya sesaui dengan yang dijadwalkan," kata santoso. 


Di kesempatan yang sama, Kordinator Kantor PT Pos Cabang Tuban Catur mengatakan, PT Pos Indonesia merangkul Dinas Sosial, kecamatan, kelurahan, dan RT/RW untuk proses penjadwalan pembayaran dan pelaksanaan pembayarannya. Aparat keamanan juga ditugaskan untuk mengatur kelancaran antrean para penerima bantuan.


"Terimakasih kepada Kemensos yang mempercayakan PT Pos Indonesia untuk penyaluran bantuan ini. Proses penyalurannya menggunakan 3 skema. Pertama dengan metode pembayaran via loket. KPM (keluarga penerima manfaat) yang lokasinya berdekatan dengan kantor pos, kita menggunakan sistem pembayaran loket ini,"jelas Catur.


"Di Tuban sendiri terdapat jumlah 17 ribu KPM, semuanya wajib dibayarkan oleh PT Pos Indonesia dengan waktu yang ditentukan, dan Alhamdulilah semua berjalan lancar,"jelas Catur menambahkan.


Metode kedua adalah dengan menggunakan mekanisme komunitas. Metode ini diperuntukkan bagi Warga yang tinggal berjauhan dari kantor pos. Pihak Pos Indonesia akan mendatangi lokasi pembayaran BST yang sudah ditentukkan masyarakat setempat melalui kepala desa atau pihak Dinsos setempat. 


Adapun metode yang ketiga adalah mekanisme antaran atau dari pintu ke pintu. Mekanisme ini untuk orang-orang yang sama sekali tidak bisa datang ke lokasi yang ditentukan baik itu di loket atau di komunitas. PT POs Indonesia akan mengantarkan bantuan langsung ke KPM bersangkutan. 


"Misalnya terkendala kesehatan atau KPM ini usia lanjut atau yang bersangkutan disablitias, kami langsung antarkan ke rumahnya. Sampai saat ini Alhamdulilah semuanya aman lancar dan terkendali,"ungkapnya. 


Untuk wilayah yang sulit diakses atau istilahnya klaster tiga, kata Arfan, PT Pos Indonesia diberikan kelonggaran dari Kemensos dalam hal pembayarannya. Kelonggaran itu berupa pembayaran bisa dilakukan dalam tiga tahap. Misalnya tahap pertama sampai ketiga yang masing-masing Rp 600 langsung dibayarkan menjadi Rp 1,6 juta yang pertumbuhan 7.193 ribu. 


"Adanya fleksibilitas dari segi relugasi ini memudahkan dalam penyalurannya. Kemudian pembuatan jadwal sesuai penting sekali, kami sudah mengkomunikasikan dengan aparat setempat, paling tidak tiga atau empat pekan sebelumnya," ujar dia.


"Jika sampai ada KPM yang terlambat mendapat bayaran sesuai jadwal karena adanya halangan, PT Pos masih melakukan upaya untuk tetap bisa menyalurkannya. Jika lewat loket belum bisa diambil maka akan menggunakan metode antaran dengan langsung ke kediaman KPM,"pungkasnya .(MSA)