24 C
id

Pelaksanaan PPKM Mikro Diperpanjang Hingga 8 Maret 2021

 


JAKARTA, GLOBAL-SATU.com -  Pemerintah memperpanjang Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Skala Mikro di Jawa dan Bali dari tanggal 23 Februari hingga 8 Maret 2021.


Hal tersebut dikatakan Ketua Komite Penanganan Covid 19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC- PEN) Airlangga Hartarto dalam konferensi pers secara virtual di Jakarta. Sabtu (20/2/21).


Acara tersebut juga dihadiri Menkes  Budi Gunadi Sodikin, Ketua Satgas /Kepala BNPB Letjen TNI Doni Monardo. Kegiatan ini dipandu oleh juru bicara satgas penanganan covid 19 Prof. Wiku Adisasmito.


Airlangga mengaku PPKM dan PPKM mikro selama 5 minggu belakangan ini terbukti menurunkan jumlah kasus aktif covid 19 secara signifikan, bahkan ada tren penurunan kasus aktif  di 5 provinsi yaitu DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, D.I Yogyakarta dan Jawa Timur.


Ia  meminta para Gubernur di 7 Provinsi di Jawa dan Bali segera menindaklanjuti instruksi Menteri Dalam Negeri tentang kepanjangan PPKM Mikro.


Selain itu para Kepala Daerah diminta memperkuat operasionalisasi pelaksanaan PPKM mikro di Desa/Kelurahan dengan membantu persiapan dan pelaksanaan testing, tracking, treatment (3 T).


Kemudian menyiapkan bantuan beras dan masker serta  mekanisme distribusi melalui Polsek dan Koramil. Selanjutnya menetapkan zonasi resiko di tingkat RT/RW dan pendataan 3 T melaui integrasi sistem.


Terkait adanya Rt/RW  yang belum mengetahui tentang kebijakan PPKM secara mikro, Ketua Satgas covid 19 dan juga Kepala BNPB Doni Monardo mengungkapkan,  harus bekerja keras untuk memberi informasi secara masif, secara terus menerus tidak boleh berhenti, tidak boleh  terputus dalam sosialisasi instruksi Mendagri yang berhubungan dengan PPKM Skala Mikro.


"Ini adalah strategi yang menurut saya sangat baik, bahwa dalam penanganan covid 19 ini terutama yang paling penting adalah Pelibatan Masyarakat,"jelas Doni.


"Pemerintah telah mengalokasikan anggaran yang untuk Desa dan Kelurahan inilah yang kita harapkan kepemimpinan khususnya Pemerintah yang terdepan para Kepala Desa dan Lurah agar bisa menyampaikan pesan tentang program PPKM secara mikro kepada ketua RT / RW,"ujarnya.


"Kalau masih ada yang belum dapat informasi segera diinformasikan Desa dan Lurah tersebut sehingga kami bisa mengingatkan Satgas di tingkat Kecamatan tentang RT/RW yang belum mengetahui adanya Program PPKM ini,"pungkasnya.(Doddy SP/Irwansyah).

Postingan Lama
Postingan Lebih Baru

Ads Single Post 4