Media Telusurnews dan Teropong Indonesia Gelar Acara Diskusi Tentang SLF

Iklan Semua Halaman

 


Dukungan setiap lapisan masyarakat diperlukan untuk melindungi diri dan lingkungan dari Covid-19 dengan cara menyukseskan program vaksinasi pemerintah dan tetap mematuhi protokol kesehatan * Penerapan protokol kesehatan menjadi kunci penting pencegahan penyebaran COVID-19. Cara itu bisa dimulai dari kedisiplinan di dalam rumah, terutama jika salah satu anggota keluarga aktif beraktifitas di luar rumah. Kesadaran dan peran seluruh anggota keluarga untuk saling melindungi satu sama lain dengan menerapkan protokol pencegahan penyebaran COVID-19 sangatlah penting. * Yuk, patuhi protokol kesehatan dengan melakukan 3M!

Media Telusurnews dan Teropong Indonesia Gelar Acara Diskusi Tentang SLF

Kamis, 04 Maret 2021

 


KOTA BEKASI,GLOBAL-SATU.com- Acara diskusi tentang Sertifikat Laik Fungi (SLF) yang digagas oleh Media Telusurnews dan Teropong Indonesia, digelar pada hari Rabu (03/03/2021). Berlokasi di Rida Cafe, KP. Dua Cikunir.


Media Telusurnews pun mengundang beberapa narasumber, yakni: Kepala Dinas Tata Ruang Kota Bekasi (Distaru) diwakili oleh Kepala Seksi Pemanfaatan Bangunan, Ahmad Sungkawa; Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi (PMPTSP) yang diwakili Sekertaris Dinas, Herbert Panjaitan; dan Seorang Akademisi Dari Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara, Dr (c) Anggraeny Haryani Putri, S.H., MH.


Dalam acara diskusi, sejumlah wartawan dari berbagai media di Kota Bekasi pun, turut menghadiri. Tentunya dengan penerapan protokol kesehatan Covid-19.


Tema mengenai SLF diangkat Media Telusurnews dan Teropong Indonesia, karena mengingat gencarnya pembangunan gedung bertingkat tinggi di wilayah Kota Bekasi, akibatnya semakin terbatas lahan.


Oleh karena itu, dirasa perlu mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak mengabaikan dan mulai memberi perhatian dalam soal kelaikan fungsi suatu gedung atau bangunan. Dimulai dengan menggagas diskusi interaktif ini.


Diskusi dibuka dengan penjelasan pihak Distaru, yang mengatakan bahwa fungsi peneribitan SLF ini sangat penting, bagi pemilik atau pun pengguna suatu bangunan. Pihak Distaru melanjutkan, dengan dimilkinya SLF oleh suatu bangunan maka akan memberikan suatu rasa aman dan nyaman kepada pemilik atau pengguna bangunan. Lalu jika terjadi suatu bencana atau kebakaran, dapat mengurangi jumlah korban.


Kepemilikan SLF sendiri merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pemilik gedung kepada pemerintah, yang menandakan bahwa gedung yang dimilkinya sudah memenuhi berbagai aspek persyaratan (misalnya, syarat keamanan), sebelum gedung tersebut difungsikan. Adanya aturan mengenai kelaikan fungsi suatu gedung atau bangunan, juga memberikan masyarakat suatu legal standing, bila terjadi sesuatu yang tidak diharapkan pada suatu gedung atau bangunan.


"Masyarakat bisa menggugat pemilik gedung, jika bangunan itu terjadi bencana dan menelan korban karena ketidaklaikan nya," kata Ahmad Sungkawa.


Ketika moderator diskusi menanyakan, adakah fungsi retribusi dalam penerbitan SLF, pihak Dinas PMPTSP menjawab bahwa tidak ada kaitan antara SLF dan PAD (Pendapatan Asli Daerah). Berbeda jika dibandingkan dengan IMB.


"SLF ini bukan merupakan produk retribusi. Lebih kepada suatu kajian terhadap suatu bangunan. Apakah bangunannya sudah layak dari segi teknik (dan) dari segi legalitas," terang Herbert Panjaitan.


Selain menjelaskan hal tersebut, pihak Dinas PMPTSP, menjelaskan secara administratif SLF dapat diterbitkan setelah gedung atau bangunan yang bersangkutan telah memiliki IMB.


Dipertengahan diskusi, pihak Dinas Distaru mengakui bahwa masih banyak gedung atau bangunan di kota bekasi yang belum memiliki SLF. Saat ini pihak Distastaru sedang berfokus untuk menerbitkan SLF pada bangunan-bangunan seperti pabrik, gudang, bangunan tinggi dan bangunan lain yang dirasa mendesak untuk diawasi keliakannya.



Soal usaha penertiban kepemilikan SLF pada pemilik bangunan, pihak distaru mengaku bahwa tidak dapat berbuat banyak, karena tidak ada aturan yang bisa menjadi rujukan untuk memuat suatu sanksi khusus ke dalam perda atau perwal yang berkaitan dengan kelaikan fungsi suatu gedung atau bangunan. Pihak Dinas PMPTS sendiri mengatakan bahwa seandainya diadakan suatu sanksi dalam perda atau perwal, sanksi yang diterapkan pun tentu akan berupa tindak pidana ringan (tipiring). Pada akhirnya yang dikedepankan adalah sanksi-sanksi yang bersifat prefentif, misalnya sanksi administratif.


Sebelum diskusi diakhiri, Anggraini, Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara, memberi masukan kepada Pemerintah Kota Bekasi. Anggraini menyarankan agar pemerintah daerah, menerapkan sanksi khusus terhadap gedung atau bangunan yang tidak ber-SLF. Namun, Anggraini sendiri mengamini bahwa pemerintah daerah perlu memilki rujukan aturan dari pemerintah pusat. Baru setelah itu bisa diatur soal sanksi dalam aturan di tingkat daerah.


"Ya, memang harus ada sanksi (yang diatur) dari pemerintah pusat. 'sanksinya harus apa?', jangan (sampai) nempel ke peraturan yang lain (spesifik tentang SLF)," pungkasnya.


Dalam diskusi juga sempat dibahas mengenai pergantian istilah IMB (Izin mendirikan bangunan), akibat terbitnya UU Cipta Kerja. Pada UU Ciptaker istilah IMB diganti menjadi PBG (Persetujuan Bangunan Gedung). Ketika ditanya apa tindak lanjut dari Pemerintah Kota Bekasi, Pihak Dinas yang hadir dalam diskusi mengatakan bahwa belum ada bahasan lebih lanjut mengenai itu.(HERI )