Terkait Kasus Oknum S, YARA Minta Semua Pihak Hormati Proses Hukum

Iklan Semua Halaman

 


Dukungan setiap lapisan masyarakat diperlukan untuk melindungi diri dan lingkungan dari Covid-19 dengan cara menyukseskan program vaksinasi pemerintah dan tetap mematuhi protokol kesehatan * Penerapan protokol kesehatan menjadi kunci penting pencegahan penyebaran COVID-19. Cara itu bisa dimulai dari kedisiplinan di dalam rumah, terutama jika salah satu anggota keluarga aktif beraktifitas di luar rumah. Kesadaran dan peran seluruh anggota keluarga untuk saling melindungi satu sama lain dengan menerapkan protokol pencegahan penyebaran COVID-19 sangatlah penting. * Yuk, patuhi protokol kesehatan dengan melakukan 3M!

Terkait Kasus Oknum S, YARA Minta Semua Pihak Hormati Proses Hukum

Senin, 03 Mei 2021


ACEH TIMUR,GLOBAL-SATU.com. Terkait perkara dugaan tindak pidana jinayah ikhtilat dan zina dengan terdakwa berinisial Syw yang merupakan mantan kadis perikanan aceh timur dengan terdakwa lainnya berinisial RJ, YARA meminta semua pihak untuk hormati proses hukum dan tidak membuat opini sesat di tengah proses hukum yang sedang berjalan. 


Indra Kusmeran, S.H. ketua YARA perwakilan Aceh Timur selaku kuasa hukum pelapor mengatakan, ada pihak yang sengaja menyebarkan hoax terkait perkara dugaan tindak pidana yang sedang dalam proses persidangan. Sungguh opini yang sangat konyol jika perkara yang sedang ditangani penegak hukum dan sudah sampai dalam penanganan mahkamah syar'iyah ada pihak yang mengatakan itu fitnah yang mencemarkan nama baik pelapor .


Kami beranggapan aparat penegak hukum bekerja sangat profesional dalam menangani perkara yang kami laporkan tersebut. Perkara ini sudah mulai dilakukan penyidikan sejak pertengahan tahun lalu dan telah melalui proses yang panjang. Hal itu tentu disebabkan aparat penegak hukum mulai dari penyidik sampai dengan jaksa sangat berhati-hati dalam menangani perkara tersebut untuk dilimpahkan ke tahap persidangan. 


Kuasa hukum pelapor membantah semua tuduhan yang dimuat salah satu media online   maupun pada salah satu media cetak  edisi 24/4/2021 lalu terhadap kliennya yang tidak sesuai dengan fakta. Seperti menyebutkan "mantan napi penyalahgunaan narkoba" dan bercerai berkali-kali dengan istrinya itu sama sekali berbeda dengan fakta. 


"Klien kami sama sekali tidak memiliki riwayat menjadi terpidana, seperti dituduh di media dengan No perkera 122/PID.B/2013/PN.IDI, itu bukan atas nama klien kami, Karena itu atas nama anwar bin hasan tetapi alamatnya beda dan no ktp juga beda, saya tidak pernah tinggal di desa uten dama, dan alamatnya juga bukan alamat tempat saya tinggal, dari pemberitaan itu aja jelas bahwa itu fitnah,"jelasnya.


"Kita juga akan melaporkan pihak media tersebut, jika tidak bisa membuktikan apa yang diberitakan  itu,"tambahnya.


Sebelum kasus ini, rumah tangga klien kami baik-baik saja dan tidak pernah bercerai seperti yang dituduhkan. Seharusnya meminta keterangan dari klien kami sebelum menayangkan berita tersebut agar dimuat secara berimbang dan sesuai dengan nilai-nilai pers.

Indra Kusmeran, S.H. menghimbau semua pihak menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan tak perlu ada pihak-pihak yang melemparkan opini-opini sesat untuk mempengaruhi pikiran publik.


Jika ada pihak yang mau menuduh perkara ini fitnah silakan buktikan di persidangan dan tunggu putusan perkara ini inkrah. Mengenai fakta-fakta hukum yang disampaikan oleh salah satu orang yang mengaku aktivis penegak syariat islam di media online, kami rasa itu wewenang majelis hakim untuk menggali fakta hukum di persidangan, mereka adalah orang-orang yang profesional di bidangnya. 


"Khususnya bagi pihak yang menuduh adanya pemerasan dalam perkara ini oleh korban pelapor, buktikan  melalui jalur hukum. Jika tidak mampu lebih baik diam dan tak perlu menjadi pahlawan kesiangan. Hormati saja proses hukum yang dijalankan oleh orang-orang profesional di bidangnya,"pungkasnya.(Hs)