24 C
id

Camat Gunung Tabur Lantik 5 Anggota BPK Kampung Samburakat Periode 2021-2027

 


BERAU, GLOBAL-SATU.com - Camat Gunung Tabur H.Anang Saprani, SH,M.Si, Lantik 5 Anggota Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) Samburakat, di Pendopo Kecamatan Gunung Tabur Jalan H.A.R.M Ayoeb, pada Kamis Sore (2/9/21). 


Pelantikan BPK tersebut dilaksanakan langsung oleh Camat Gunung Tabur dan dihadiri unsur Muspika serta Kepala kampung, dengan kehadiran terbatas pelaksanaan penerapan ketat protokol kesehatan (prokes) covid -19.


"5 orang BPK Samburakat yang terpilih untuk dilantik saat ini, setelah sebelumnya tertunda karena Status PPKM, sedangkan BPK dari kampung yang lain pelaksanaan pelantikan telah selesai pada waktu sebelumnya," jelas Camat Gunung Tabur.


Tak hanya itu, Anang juga berharap sekaligus mengingatkan untuk kedepannya BPK yang dilantik dapat bersinergi dengan Pemerintah Kampung dalam komunikasi yang baik bersama untuk membangun kampung, dikarenakan BPK adalah bagin perwakilan masyarakat.


"BPK ini Perwakilan dari masyarakat kampung, tetap dalam hal program kegiatan haruslah selalu bersinergi bersama aparatur kampung, dan program yang berjalan haruslah sesuai peraturan yang ada," ujar Anang


Dia juga mengungkapkan, tidak dipungkiri adakalanya terdapat ketidak sepahaman BPK terhadap pemerintah kampung dikarenakan kurangnya komunikasi yang baik,  pada perencanaan kerja  semestinya   telah disepakati antara BPK dan Pemerintah Kampung itu sendiri.


Lebih lanjut, dia menyebutkan dengan adanya BPK masyarakat dapat mampu berinovasi, dan berkreasi melalui kearifan lokal yang ada di 10 Kampung dengan adanya pengelolaan unggulan di masing-masing kampung.


"Harapan kita tidak selalu terfokus dengan sumber daya alam saja, tapi mampu melakukan inovasi dan punya kreasi pengembangan UMKM yang digagas bersama BPK dan Pemerintah Kampung," harapnya.


Maka apa yang menjadi produk unggulan, yang di gagas oleh aparatur Kampung semuanya didiskusikan pada pertemuan-pertemuan yang bersifat berkala.


"Tentang potensi di tiap kampung dan terkait kepercayaan masyarakat, saya berharap juga dengan upaya-upaya yang dilakukan BUMK bisa berjalan," harapnya.


"Tanggung jawab penuh bagaimana caranya pengelolaan Corporate Social Responsibility  (CSR) dari pihak Swasta ataupun Pihak Ketiga ke kampung bisa terkelola dan berjalan dengan baik, tidak harus mengandalkan anggaran Pemerintah Daerah,"tutupnya. (Arie)

Postingan Lama
Postingan Lebih Baru

Ads Single Post 4