24 C
id

57 Pegawai KPK Aset Bangsa, Resmi Diberhentikan Dengan Hormat

 

JAKARTA - Novel Baswedan dan 56 pegawai KPK, resmi diberhentikan Dengan hormat pada Kamis (30/9/21) karena dianggap tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Atas di berhentikan dirinya, penyidik senior di KPK,  menyebut ada nuansa  kepentingan  orang per-  orang yang ingin menyingkirkan  pegawai lembaga Antirasuah yang bekerja baik.

Menurut Novel, tidak lolos TWK  hanya akal-akalan orang yang memiliki kepentingan,  agar dirinya dan 56 pegawai lainnya dicap Radikal dan tidak Pancasilais sehingga patut disingkirkan dari KPK.  Hal itu ia nilai sebagai upaya melemahkan bahkan mematikan pemberantasan Korupsi di Indonesia.

Ada nuansa  kepentingan orang perorang dan ada nuansa kepentingan KPK di sana, ada kepentingan pemberantasan korupsi,  misalnya yang semuanya harus dimusnahkan  dihabisi ini yang membuat saya melihat sebagai masalah yang serius, katanya saat ditemui di kediamannya seusai Shalat Jumat, ( 1/10/21).

Meski  57 pegawai KPK diberhentikan Dengan hormat, namun pada prosesnya dilakukan dengan tidak terhormat. 

"Prosesnya  dilakukan dengan bermasalah Yang temuan  dari Komnas HAM yaitu suatu manipulasi. Perbuatan melawan hukum ilegal dan lain-lain,"tegasnya.

Novel juga berharap Presiden Joko Widodo segera merespon Rekomendasi dari Ombudsman dan Komnas HAM terkait pemecatan 57 pegawai KPK yang dianggap ilegal pasalnya ombudsman mendapat temuan proses TWK  MalAdministrasi dan Komnas HAM  menemukan ada 11 pelanggaran hak azasi dalam pemecatan tersebut.

"Saya berharap ini direspon oleh Bapak Presiden dengan menindak lanjuti rekomendasi Ombudsman dan Komnas HAM,  karena selain dari itu adalah masalah Wibawa Hukum di Indonesia, "ujarnya.

"Bapak Presiden  yang mempunyai visi untuk melakukan pembangunan memajukan bangsa akan sangat sulit untuk dilakukan dengan korupsi yang banyak, "tegasnya.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Ilmuwan Praktisi Hukum Indonesia ( Alpha) Azmi Syahputra mengatakan,  pemberhentian 57  KPK merupakan kehilangan aset bagi bangsa Indonesia dalam penegakan hukum,  mereka inilah pegawai yang dengan kinerja dedikasi dan memiliki kompetensi dalam pemberantasan Korupsi.

Harus diakui mereka inilah jugalah motor penggerak utama yang telah menunjukkan ketangguhan menyelamatkan uang negara setara ratusan triliun dan mereka memiliki kejujuran nurani dan karakter kuat, naluri kejuangan dan rasa kebangsaan yang tinggi melawan korupsi, kata Azmi, Jumat ( 1/10)21).

"Menurutnya, tragedi pemecatan pegawai KPK ini adalah puncak skenario pelemahan KPK, setelah  diketahui pada 2019  esensi undang-undang KPK di gerogoti. Ini moment yang layak dicatat dalam sejarah perang melawan musuh bangsa yang bernama korupsi,"ujarnya.

"Hal ini sekaligus  menunjukkan betapa buruk dan jahat nya korupsi,  apalagi  orang-orang yang punya kewenangan membiarkan hal ini terjadi," tegas Azmi.

Karenanya, ungkap Azmi, perlu dipertanyakan kenapa arahan presiden bulan mei  lalu tidak menjadi perhatian,   seharusnya arahan Presiden dimaknai sebagai perintah Presiden. Dimana Kepala Negara menilai hasil TWK   tidak serta merta dapat dijadikan dasar untuk memberhentikan pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus tes. "Ini harus di kejar tuntas dan diminta  pertanggungjawaban bagi komisioner KPK,"harap Azmi.(Doddy Sp/Irwansyah).

Postingan Lama
Postingan Lebih Baru

Ads Single Post 4