. 
. 
.
.
.PANGKALPINANG – Komandan Korem 045/Garuda Jaya Brigjen TNI M Jangkung Widyanto, S.I.P., M.Tr.(Han). beserta Wakapolda Babel Brigjen Pol Umar Dani, Kasrem Kolonel Inf Parluhutan Marpaung dan para Kasi Kasrem mengikuti Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri Tahun 2022 secara virtual dari Makorem, Selasa (01/03/2022).
Rapim TNI-Polri Tahun 2022 ini dibuka langsung oleh Presiden Republik Indonesia Ir Joko Widodo di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta.
Dalam arahannya, Presiden menyampaikan apresiasi, penghargaan dan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran TNI-Polri atas kesungguhannya menjalankan tugas dan kewajiban termasuk kemanusiaan dalam membantu bencana dan penanganan Covid-19 terutama dukungan dalam proses vaksinasi.
Presiden mengatakan tantangan kedepan tidak semakin mudah tapi penuh dengan ketidakpastian karena distruksi teknologi, reformasi industri ditambah Pandemi Covid-19 dan juga perang yang saat ini terjadi di Ukraina.
“Dengan demikian ketidakpastian global, ketidakpastian negara di dunia ini semakin meningkat, yang dulu tidak diperhitungkan muncul problem problem yang dihadapi saat ini seperti kelangkaan kontainer, kelangkaan pangan, kenaikan inflasi dan kelangkaan energi muncul sehingga membawa dampak kenaikan hingga kepada produsen,” ujarnya.
Menurut Presiden Joko Widodo, ketidakpastian tersebut menimbulkan tantangan yang tidak mudah, oleh karena itu kerja makro tidak selesaikan masalah, tetapi mikro juga harus dikerjakan.
“Oleh karena itu, kita harus mentransformasi ekonomi kita yang 56 sampai 58% bertumpu pada konsumsi, kita rubah menjadi produksi,” pesan Jokowi.
Transformasi ekonomi yang dilakukan Presiden, yaitu Hilirisasi Industri atau Industrialisasi, kemudian ekonomi hijau yang harus dibangun mulai saat ini dan digitalisasi tranformasi. Untuk TNI-Polri harus memiliki talent digitalisasi, harus jago teknologi informasi karena kedepan akan bergelut dengan teknologi.
Presiden juga menyinggung tentang perpindahan ibu kota negara. Perpindahan ibu kota sudah sudah digagas oleh Presiden sebelumnya, yaitu Presiden Soekarno tahun 1957 namun karena ada pergolakan pada saat itu ditunda.
Kemudian Presiden Suharto pernah merencanakan perpindahan ke Jawa Barat, tepatnya di Jonggol tetapi karena juga ada pergolakan tahun 1997/1998 maka tertunda, oleh karena itu kajian tersebut sudah lama dan kalau tidak dieksekusi sampai kapanpun tidak terjadi.
Menurut Presiden dasar perpindahan ibu kota negara adalah pemerataan Indonesia sentris agar tidak terjadi ketimpangan ekonomi, ketimpangan infrastruktur dan populasi karena 58 persen perputaran ekonomi ada di Jawa khususnya di Jakarta, kemudian populasi penduduk 56 persen juga ada di Jawa.
Pesan dan harapan Presiden kepada TNI-Polri agar memberikan contoh kepada masyarakat umum tentang kedisiplinan, karena kedisiplinan TNI-Polri berbeda dengan masyarakat sipil, sehingga hal ini bisa membawa masyarakat kepada disiplin nasional.
“Dalam disiplin, TNI-Polri tidak boleh diperdebatkan dimulai dari hal-hal kecil, Tentara punya aturan sendiri sesuai ketentuan kitab Undang-Undang hukum disipilin yang intinya Kesetiaan Tegak Lurus,” kata Presiden. (Bmg)
