banner 728x250.
News  

Gubernur Jawa Timur Bersama Kapolda dan Bupati/ Walikota Rancang Program Perlindungan Keselamatan Masyarakat

banner 728x250. banner 728x250.

SURABAYA – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Toni Harmanto memberikan atensi khusus terhadap kasus kecelakaan lalu lintas khususnya di perlintasan kereta api.

Dalam Rapat Koordinasi terkait Perlintasan Kereta Api bersama Forkopimda di Gedung Negara Grahadi pada (4/1), Polda Jatim mencatat kejadian laka di Jawa Timur pada tahun 2022 melibatkan 42.286 orang. Jumlah ini meningkat dibanding tahun 2021 di mana korban laka berjumlah 30.857 jiwa. Jumlah ini merupakan total laka di dalamnya termasuk di perlintasan kereta api.

Terkait hal itu, Gubernur Khofifah menegaskan pentingnya peningkatan keamanan di sekitar rel kereta api yang juga menyangkut kualitas hidup masyarakat.

Misalnya, tiadanya sistem peringatan dini atau Early Warning System (EWS) seperti sirine, palang atau rambu dapat membahayakan nyawa masyarakat yang hendak melintas.

“Kita diajak rakor oleh Pak Kapolda untuk merencanakan hal yang sangat substantif ini secara konkrit agar dapat memberikan perlindungan lebih baik dan lebih baik lagi. Kasus laka kereta api ini harus segera ditindaklanjuti secara solutif agar bisa ditekan seminim mungkin,” ungkapnya.

Atas hal itu, Khofifah menekankan diperlukannya pemasangan palang kereta api di lokasi lintasan kereta yang tak memiliki palang, salah satunya di lintasan-lintasan sebidang lengkap dengan penjaganya. Tak hanya itu, pemasangan rambu lintas kereta juga menjadi hal penting untuk diperhatikan sebagai bagian dari EWS.

Gubernur perempuan pertama Jatim itu juga mengimbau kepada beberapa organisasi masyarakat dan keagamaan untuk turut bergerak bersama meningkatkan kewaspadaan masyarakat atau social awareness dalam berlalu-lintas.

“Untuk organisasi masyarakat dan keagamaan, seperti PWNU dan PW Muhammadiyah, MUI, dan elemen strategis masyarakat lainnya mari bersama turut melakukan edukasi berlalu lintas yang aman kepada masyarakat,” imbau Khofifah.

Gubernur Khofifah juga menyarankan adanya sosialisasi keselamatan berlalu lintas di perlintasan rel kereta api untuk semua elemen masyarakat.

“Apabila social awareness ini bisa ditingkatkan, maka kita bisa menjaga agar perlintasan kereta api menjadi tempat yang aman untuk dilalui,” ujarnya.

Khofifah melanjutkan, di Jawa Timur sendiri terdapat 1.290 perlintasan kereta, dengan rincian 1.140 perlintasan sebidang dan 150 perlintasan tidak sebidang. Dari seluruh perlintasan itu, 72 perlintasan dijaga oleh Pemda, 280 dijaga KAI, 127 dijaga oleh relawan, dan 470 tidak dijaga.

Di akhir paparannya, Khofifah menyampaikan apresiasinya terhadap kabupaten/kota yang cepat tanggap menyikapi perlintasan tanpa palang dan rambu. Ia berharap kabupaten/kota lain dapat memberikan perhatian lebih terhadap kasus-kasus yang berpotensi terjadi di daerahnya masing-masing.

“Terimakasih kepada kabupaten dan kota yang gercep memasang palang, rambu, dan early warning system untuk menjaga keamanan para pelintas rel kereta api. Rakor yang diselenggarakan di awal 2023 ini semoga bisa menjadi forum bagi kita untuk mengawali dengan evaluasi secara kolektif,” tutupnya.

Sejalan dengan Gubernur Khofifah, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Toni Harmanto mengimbau kepada Forkipimda untuk benar-benar memberi perhatian pada laka di perlintasan kereta ini. Ini adalah bagian untuk menjaga keamanan dan keselamatan bersama, baik di dunia dan nanti di akhirat.

“Nanti kitalah yang akan dimintai pertanggungjawaban mengenai nyawa-nyawa yang melayang di perlintasan kereta api ini. Karena itu kita harus dengan sebaik-baiknya mulai menindaklanjuti masalah ini, mulai dengan penerapan EWS dan pembangunan kesadaran sosial,” sebutnya. (*)