.
.
. 
.
.
Berau, Global-Satu.com – Masalah Tapal Batas antara Kutim dan Berau yang terjadi kecamatan biatan, berimbas kepada warga di kampung Biatan hilir dan hulu, Kepala Kampung sebut pemkab PHP. Selasa (10/10/2023)
Kepala kampung Biatan Hilir yang berbatasan langsung dengan Kutim, Abdul hafid mengatakan bahwa masalah tapal batas sekarang ini belum final, dan ia tidak mengejar masalah tapal batas selagi tidak menganggu, lalu masyarakatnya bisa beraktifitas dengan normal dan tidak saling menganggu
“Tetapi ini bukan masalah tapal batas lagi, tetapi sudah ada hak – hak masyarakat kami yang diambil alih” Ucapnya
“Jadi kebun itu, warga saya yang buka, merintis, dan dia memanen seluas empat hektar, sekarang sudah bisa memanen dua hingga enam ton, tetapi diambil alih oleh teman – teman dari kutim” Bebernya
Atas dasar masalah tersebut ia menyurati ke dewan untuk dilakukan hearing untuk pertama kalinya, dan pada saat itu mereka dijanjikan akan dibentuk tim terpadu untuk menyelesaikan masalah tersebut.
“Malah sampai ke kementrian, dan di kementrian menyampaikan untuk menyuruh Pemkab Berau dan Kutim untuk bertemu membahas masalah ini” Jelaskannya
Sambungnya hingga saat ini Pemerintah daerah berau menyampaikan untuk bersabar dan tidak ada terang atau hasil yang mereka dapatkan.
“Ini yang kami tidak terima, ini masalah hak dan masalah perut, kalo masalah batas kita masih bersabar, tetapi kalo sudah sesuap nasi siapa yang bisa bersabar” Tegasnya
Ia menyampaikan sangat kecewa, sudah tiga kali rapat tertutup dan tidak ada hasil yang bisa dijelaskan kepada warganya.
“Kami dikasih jangka seminggu, kalo warga kami tidak mengikuti aturan (dari kutim) , masyarakat kami di usir” Ujarnya
“Kami dipanggil untuk rapat hari ini dan berharap setelah rapat besok pemkab turun kelapangan untuk mengecek, tetapi pemerintah daerah bukannya setelah rapat mengecek malah mau rapat lagi, ini sudah 8 bulan, kami merasa di PHP jadinya di panggil rapat tapi tidak ada hasil dari Pemkab” Keluhnya
Syamsul yang menjabat sebagai kepala kampung biatan hulu juga mengatakan bahwa harusnya pemerintah daerah ada pressure, karena apa gunanya kita rapat jika tidak ada hasil.
“Kami dulu dijanji pada saat rapat kedua di gedung DPRD tanggal 13 februari, kami dijanji akan membentuk tim terpadu” Katanya
“Tapi sampai hari ini tidak ada tim terpadu yang terbentuk, 8 bulan kami menunggu , dan kami merasa di PHP” Tegasnya
“Bayangkan ada warga kami yang untuk ikut rapat, melalui perjalanan 42 Km untuk keluar dari kampung dengan uang patungan warga, melalui jalanan berbatu hanya untuk hadir di rapat, tapi malah tidak ada hasil” Ujarnya
Ia juga mengatakan bahwa ada warga mereka yang terintimidasi dari ormas, menyuruh warga mereka untuk pergi dengan jangka waktu seminggu.
“DPRD dan Peserta rapat dari unsur Forkopimda sudah melihat videonya, apakah tidak ada hati melihat hal seperti itu, dan hanya suruh bersabar” Ungkapnya
Dua kepala kampung itu berharap kepada pemerintah daerah untuk menyelesaikan masalah ini dengan segera dan tidak mempersulit mereka dengan di pingpong sana sini.
Menurut mereka ini adalah masalah hak dan tempat mencari nafkah mereka, sehingga harus segera diselesaikan oleh Pemerintah daerah berau.
