TANJUNG REDEB, Global-Satu.Com – Dalam rapat paripurna yang diselenggarakan di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Berau, Pemerintah Kabupaten Berau bersama DPRD secara resmi menetapkan perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS) untuk tahun anggaran 2024.
Penetapan ini ditandai dengan penandatanganan kesepakatan antara Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, dengan Ketua DPRD Berau, Madri Pani.
Demikian, Perubahan KUA PPAS ini merupakan langkah penting yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Berau untuk menyesuaikan anggaran daerah guna menjawab tantangan pembangunan di tahun 2024.
Untuk itu, Bupati Sri Juniarsih Mas dalam sambutannya menjelaskan bahwa perubahan ini dilakukan untuk memastikan anggaran daerah benar-benar digunakan secara efektif dan tepat sasaran, khususnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Berau.
“Dalam penyusunan perubahan KUA PPAS ini, kami fokus pada berbagai aspek krusial yang akan mempengaruhi jalannya pembangunan di Kabupaten Berau. Kebijakan belanja daerah diprioritaskan pada belanja penyelenggaraan urusan wajib, pengalokasian anggaran untuk membayar kewajiban utang belanja pada beberapa SKPD yang belum terselesaikan hingga akhir tahun anggaran 2023, serta pengalokasian anggaran untuk pembangunan gedung rumah sakit daerah yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat,” ujar Sri Juniarsih di Ruang Rapat Gabungan Komisi, Jumat (9/8/2024).
Berdasarkan rincian perubahan anggaran, pendapatan daerah Kabupaten Berau tahun 2024 mengalami peningkatan signifikan. Sebelumnya, pendapatan diperkirakan mencapai Rp4,6 triliun, namun dengan perubahan ini, pendapatan daerah diproyeksikan naik menjadi Rp6,099 triliun, atau bertambah Rp1,472 triliun. Kenaikan ini mencerminkan optimisme pemerintah daerah dalam mengelola potensi daerah yang ada untuk kesejahteraan masyarakat.
Di sisi lain, belanja daerah juga mengalami peningkatan seiring dengan penambahan pendapatan. Belanja daerah tahun 2024 yang semula direncanakan sebesar Rp5,074 triliun, kini mengalami kenaikan menjadi Rp6,99 triliun, bertambah sebesar Rp1,916 triliun. Anggaran belanja ini, menurut Bupati Sri Juniarsih, akan difokuskan pada program-program prioritas yang langsung berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, pembiayaan netto juga mengalami peningkatan dari Rp447 miliar menjadi Rp891 miliar, bertambah Rp443 miliar. Sri Juniarsih menekankan bahwa kenaikan ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk memperkuat basis pembiayaan yang mendukung kelancaran pembangunan di Kabupaten Berau.
Dalam kesempatan yang sama, rapat paripurna juga menyetujui pengesahan Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Berau tahun 2025-2045. RPJPD ini menjadi landasan strategis bagi arah pembangunan Kabupaten Berau selama 20 tahun ke depan. Visi yang diusung dalam RPJPD ini adalah “Bumi Batiwakkal Sebagai Destinasi Wisata Terkemuka Yang Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan.”
“RPJPD ini merupakan komitmen jangka panjang kita untuk menjadikan Kabupaten Berau sebagai destinasi wisata unggulan yang tidak hanya maju dan sejahtera, tetapi juga berkelanjutan. Kami bertekad untuk membangun Berau yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional, dengan tetap mengedepankan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan,” tegasnya.
Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat, pemangku kepentingan, serta anggota DPRD untuk bersama-sama mendukung dan berkontribusi dalam pelaksanaan RPJPD ini.
“Keberhasilan visi dan misi RPJPD ini sangat tergantung pada partisipasi aktif semua pihak. Saya mengajak seluruh masyarakat Berau, termasuk para pemangku kepentingan dan anggota DPRD, untuk memberikan dukungan penuh dalam mewujudkan tujuan besar kita bersama ini. Selama 20 tahun ke depan, kita akan terus bekerja keras untuk mencapai tujuan tersebut,” ujar Sri Juniarsih dengan penuh semangat.
Sri Juniarsih menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Berau berkomitmen untuk terus bekerja secara transparan dan akuntabel dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program-program pembangunan.
“Kami menyadari bahwa tanggung jawab ini besar, tetapi dengan dukungan dan kepercayaan masyarakat, kita akan mampu mewujudkan semua rencana ini dengan baik. Setiap langkah yang kita ambil harus berorientasi pada kepentingan masyarakat dan masa depan Berau yang lebih baik,” pungkasnya.
Nada/Rdk/Adv