banner 728x250.

DPRD Berau Soroti Masalah Pemukiman Kumuh, Mendesak Pemda Segera Tindak Lanjut

banner 728x250. banner 728x250.

TANJUNG REDEB, Global-Satu.Com Kabupaten Berau masih dihadapkan pada masalah pemukiman kumuh, meskipun telah dikenal sebagai kabupaten maju dengan semakin banyak desa mandiri.

Menanggapi situasi ini, Anggota DPRD Bumi Batiwakkal, Sa’ga, menegaskan perlunya perhatian serius dari Pemerintah Daerah (Pemda) untuk segera menyelesaikan permasalahan tersebut.

“Pemukiman kumuh di Kabupaten Berau perlu perhatian serius dari Pemerintah Daerah untuk segera diselesaikan,” ungkap Sa’ga, Senin (30/9/2024).

Untuk itu, Ia mengingatkan bahwa sesuai dengan target Petinggi Kota Sanggam, Berau diharapkan tidak lagi memiliki kampung tertinggal.

“Kami harus memastikan bahwa Bumi Batiwakkal bebas dari pemukiman kumuh, sesuai dengan visi kita untuk tidak ada lagi kampung tertinggal,” tambahnya.

Demikin, Meskipun pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2025 belum dimulai, Sa’ga memastikan bahwa isu pemukiman kumuh akan menjadi salah satu perhatian utama.

“Meskipun pembahasan APBD Tahun Anggaran 2025 belum dimulai, masalah pemukiman kumuh akan menjadi fokus utama kami,” tegasnya.

Selain itu, Ia mendorong agar program penuntasan pemukiman kumuh dapat disegerakan, meskipun harus dilakukan secara bertahap, sesuai dengan kemampuan anggaran yang ada.

“Kami akan mendorong agar program penuntasan pemukiman kumuh disegerakan, meskipun harus dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan anggaran daerah,” jelas Sa’ga.

Lebih lanjut, Sa’ga juga berharap agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait sudah memiliki skema penanganan yang jelas agar dampak negatif terhadap masyarakat dapat diminimalisir.

“Saya percaya OPD terkait sudah memiliki skema yang jelas untuk menangani masalah ini, agar masyarakat tidak terkena dampak negatifnya,” tutupnya.

Kemudian, DPRD akan mengawal alokasi anggaran agar penanganan pemukiman kumuh dapat berjalan sesuai harapan.

“DPRD akan mengawal alokasi anggaran agar penanganan pemukiman kumuh dapat berjalan sesuai harapan, dan kami menunggu informasi dari instansi terkait mengenai prioritas penanganannya,” pungkas Sa’ga.

Nada/Rdk/Adv