.
.
.
Berau, Global-Satu.Com – Anggota DPRD Berau Fraksi Golkar, Sri Kumalasari angkat bicara terkait pengalihan pengelolaan 128 lapak UMKM Car Free Day (CFD) di Jalan Ahmad Yani ke Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Barintak Kelurahan Bugis. Menurut Mala, langkah tersebut harus disertai dengan transparansi dalam pengelolaan agar tidak menimbulkan polemik di kalangan pelaku UMKM.
“Kita menyambut baik adanya Pokdarwis yang turut serta dalam pengelolaan lapak UMKM di CFD. Namun, saya berharap prosesnya dilakukan secara terbuka, terutama terkait kebijakan iuran dan regulasi yang diterapkan kepada para pedagang,” ujar Mala, Selasa (8/10/2024).
Mala menyoroti isu yang berkembang di tengah masyarakat mengenai kemungkinan kenaikan iuran lapak dari Rp10 ribu menjadi Rp15 ribu per pekan. Menurutnya, hal tersebut harus dipastikan adil dan wajar, mengingat iuran itu digunakan untuk biaya kebersihan dan operasional lainnya.
“Kenaikan iuran yang dilaporkan ini memang menjadi perhatian, terutama bagi para pelaku UMKM yang mungkin masih dalam proses pemulihan ekonomi pasca-pandemi. Saya harap, jika memang ada kenaikan, harus ada penjelasan yang jelas ke mana saja dana tersebut dialokasikan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Mala meminta agar pemerintah daerah, khususnya Kelurahan Bugis dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar), memberikan kepastian terkait nasib para pelaku UMKM di CFD yang hingga saat ini masih belum mendapatkan kejelasan mengenai izin berjualan pekan depan.
“Pokdarwis memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keberlangsungan kegiatan UMKM di CFD. Oleh karena itu, mereka harus memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan tidak merugikan pedagang dan tetap mengutamakan kepentingan bersama, termasuk menjaga kebersihan dan ketertiban di lokasi,” tambahnya.
Mala juga berharap agar para pelaku UMKM yang telah berkontribusi dalam menghidupkan CFD di Tepian Sungai Segah tetap diberikan ruang untuk berdagang, terutama bagi mereka yang sudah lama berjualan dan membangun komunitas yang solid.
“Semua pihak harus diajak duduk bersama agar solusi yang diambil benar-benar mencerminkan kepentingan bersama. Jangan sampai ada pihak yang merasa dirugikan, karena UMKM ini menjadi tulang punggung ekonomi lokal,” pungkas Mala.
Indraoey/Rdk/Adv
