.
.
.
Kaltim, Global-satu.com – Pengunduran diri mendadak Andi Amir Hamsyah dari jabatan Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Berau mencuri perhatian masyarakat dan menimbulkan berbagai spekulasi. Keputusan ini memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk jajaran pengurus Partai Golkar di Kabupaten Berau dan Provinsi Kalimantan Timur.
Sekretaris DPD II Partai Golkar Berau yang juga merupakan anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Syarifatul Syadiah, menyatakan keterkejutannya atas pengunduran diri Andi Amir yang dilakukan tanpa pemberitahuan sebelumnya. Ia menyayangkan keputusan itu, terutama karena menjelang persiapan Pilkada yang tinggal hitungan hari.
“Saya sangat terkejut dan kaget dengan berita ini, apalagi tidak ada angin, tidak ada hujan. Ini juga menjelang Pilkada, tiba-tiba Pak Andi Amir mengundurkan diri tanpa sebelumnya ada rapat atau konfirmasi kepada kami, seluruh pengurus,” ucap Syarifatul.
Namun Syarifatul menghomarti keputusan dari Andi Amir, dirinya mengucapkan terima kasih atas dedikasi Andi Amir selama menjabat. Ia berharap Andi Amir tetap menjadi bagian dari keluarga besar Partai Golkar.
Menanggapi kekosongan jabatan Ketua, Syarifatul menjelaskan, dirinya akan mengkordinasikan dengan DPD I Kaltim. Dirinya menyampaikan ada aturan dalam AD/ART Golkar saat seorang Ketua DPD II mengundurkan diri atas kemauan sendiri,
“Ada mekanisme yg dilalui. Tetapi ini harus cepat, mengingat ini di masa pilkada dan moment penting lainnya. Intinya kami menunggua arahan-arahan dari DPD I,” jelasnya.
Sementara itu, Sekretaris DPD I Partai Golkar Kaltim, Muhammad Husni Fahruddin, atau yang akrab disapa Ayub, juga angkat bicara. Ia menekankan bahwa pengunduran diri Andi Amir bukanlah akibat konflik internal melainkan keputusan pribadi.
“Yang pasti begini ya, ini persoalan internal di Golkar Berau. Mungkin beliau ingin beristirahat setelah tidak lagi menjabat sebagai anggota dewan,” jelas Ayub.
Menanggapi spekulasi ketidakpercayaan DPD I terhadap kepemimpinan Andi Amir dalam masa Pilkada, Ayub menampiknya dan menegaskan bahwa semua keputusan strategis di Pilkada merupakan kewenangan DPP. DPD hanya bertugas memastikan arahan DPP berjalan dengan baik di lapangan.
Ayub menambahkan bahwa pihaknya akan segera melaksanakan penunjukan Pelaksana Tugas (PLT) Ketua DPD II Berau dalam waktu dekat, untuk menjaga kelancaran persiapan Pilkada. Sesuai aturan, pengurus provinsi akan menunjuk PLT untuk mengisi kekosongan posisi ketua di DPD II Golkar Berau.
Indra/Rdk
