.
.
.BERAU, Global-Satu.Com – Pemerintah Daerah (Pemda) Berau diingatkan untuk memprioritaskan penanganan kemiskinan, stunting, dan pengangguran. Anggota DPRD Berau, Sujarwo Arif Widodo menekankan bahwa keberhasilan pemerintahan terukur dari kemampuan dalam mengatasi ketiga isu krusial ini, yang jauh lebih mendesak dibandingkan program lain yang tidak berskala prioritas.
Masalah kemiskinan, stunting, dan pengangguran harus mendapatkan perhatian utama.
“Keberhasilan Pemda, bupati, wakil bupati, dan lembaga DPR dapat dilihat dari kemampuan mengurangi angka kemiskinan, menekan pengangguran, dan menghilangkan stunting serta gizi buruk di daerah kita,” ungkap Sujarwo Arif Widodo, Kamis (31/10/2024).
Kekhawatiran tersebut beralasan, mengingat data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Berau menunjukkan angka kemiskinan yang stagnan dan cenderung meningkat antara 2018 hingga 2021. Angka kemiskinan berkisar pada 5,04 persen pada 2018 dan 2019, naik menjadi 5,19 persen pada 2020, lalu mencapai 5,88 persen pada 2021, menyasar sekitar 13,62 ribu penduduk.
Dalam hal pengangguran, meskipun ada penurunan, angka pengangguran masih menjadi perhatian. Data BPS menunjukkan bahwa pada 2021 terdapat 6.557 penduduk yang menganggur. Pada tahun 2022, meski terjadi penurunan sebanyak 842 orang, masih ada 5.715 penduduk yang tergolong dalam kategori pengangguran terbuka.
Terkait masalah stunting, data dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Berau mengungkapkan bahwa 18,80 persen dari 4.366 balita masih mengalami stunting. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak anak yang mengalami malnutrisi dan kurang asupan gizi, meskipun pengeluaran per kapita setiap tahun cenderung meningkat.
DPRD memberikan apresiasi terhadap langkah-langkah yang telah diambil untuk mengurangi angka stunting di Berau, pelaksanaan job fair untuk mengurangi pengangguran, dan program bantuan yang bertujuan menekan angka kemiskinan. Capaian angka kemiskinan Kabupaten Berau pada tahun 2023 tercatat di angka 5,54 persen, yang lebih baik dibandingkan angka kemiskinan nasional maupun Provinsi Kalimantan Timur.
Selain itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) juga menurun menjadi 4,95 persen pada tahun 2023, lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya.
“Ke depan, sangat penting agar program-program yang diluncurkan tidak melupakan tiga masalah mendasar ini. Ini adalah tantangan kita bersama,” pungkasnya.
Nada/Rdk/Adv
