.
.
.Berau, Global-satu.com – Kebijakan penyesuaian tarif air yang diberlakukan oleh PERUMDAM Air Minum Batiwakkal menuai sorotan tajam dari seluruh pengurus Dewan Pengurus Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Berau. Pengurus DPD KNPI menyatakan tidak setuju atas penyesuaian tarif tersebut.
Ketua DPD KNPI Berau, Hardiansyah, menilai kebijakan tersebut mendadak dan cacat administrasi. Hardi mengatakan bahwa penyesuaian tarif yang dilakukan oleh PERUMDAM Batiwakkal tidak melibatkan unsur DPRD Kabupaten Berau yang sedang menjabat. Ia menilai hal ini merupakan pelanggaran administrasi yang serius.
“Penyesuaian tarif ini sangat mendadak dan tidak melibatkan DPRD dalam pembahasannya. Ini jelas cacat administrasi, apalagi tanpa sepengetahuan dari DPRD Berau, terkesan menghindari” tegasnya.
Tidak hanya itu, Hardiansyah juga mengkritisi dampak kebijakan tersebut terhadap masyarakat luas. Ia menyebutkan bahwa penyesuaian tarif ini sangat memberatkan masyarakat, mengingat kemampuan ekonomi masyarakat yang beragam.
“Apalagi proses sosialisasi yang tidak melibatkan pihak dari DPRD Berau dan Pelaku UMKM,” katanya.
Dirinya bersama seluruh Pengurus DPD KNPI Berau meminta agar penyesuaian tarif dapat dikaji ulang dengan mempertimbangkan asas keterjangkauan. Sehingga pengurus DPD KNPI menyoroti bahwa kebijakan penyesuaian tarif ini telah melanggar prinsip-prinsip yang seharusnya menjadi pedoman, seperti asas keadilan dan kesetaraan, keterbukaan dan transparansi, serta keterlibatan masyarakat.
“Apalagi kemampuan bayar masyarakat juga kami nilai tidak diperhitungkan secara matang,” katanya.
Lebih lanjut, Hardiansyah mengungkapkan adanya masalah pada transparansi pengolahan data pelanggan. Ia menyebut bahwa terdapat sejumlah kasus di mana rekapitulasi data penggunaan air tidak akurat, bahkan ditemukan kesalahan hitung yang menyebabkan pembayaran pelanggan tidak sesuai dengan penggunaan air sebenarnya.
Sehingga dengan adanya Penyesuaian Tarif yang diberlakukan, DPD KNPI Berau mendesak PERUMDAM Batiwakkal untuk segera mengkaji ulang kebijakan penyesuaian tarif dengan melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk DPRD dan perwakilan masyarakat.
“Asas keterjangkauan dan transparansi harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak seperti ini,” ungkapnya.
Indra/Rdk
