banner 728x250.

Krisis Zonasi Penangkapan Ikan di Wilayah Pesisir. Di Mana Pemerintah?

banner 728x250. banner 728x250.

Berau, Global-satu.com – Persoalan antara nelayan tradisional dan nelayan modern di wilayah pesisir hingga kini belum terselesaikan. Hal tersebut dinilai karena kebijakan pemerintah daerah terkait pembagian zona penangkapan ikan tidak dijalankan dengan baik.

Aji Ian Saputra, selaku tokoh masyarakat kampung biduk-biduk, mengatakan, sebelumnya, nelayan tradisional maupun modern di Kampung Biduk-Biduk telah menerapkan peraturan pemerintah tersebut yakni nelayan modern memiliki radius tangkap sejauh 5 mil atau sekitar 10 kilometer dari garis pantai.

“Pernah diterapkan dan ditaati, aturannya itu radiusnya itu sekitar 5 mil untuk nelayan modern,” ucapnya, Senin (06/01/2025).

Ian mengungkapkan, saat ini nelayan modern tidak lagi menerapkan aturan tersebut. Nelayan modern telah melewati area zonasi tangkap yang telah ditentukan, lebih parahnya lagi telah memasuki zona tangkap untuk nelayan tradisional, yang hanya 2 kilometer dari garis pantai.

Hal tersebut disebut Ian, sangat merugikan nelayan tradisional khususnya dari segi tangkapan nelayan. Apalagi nelayan tradisional juga memiliki bukti video terkait aktifitas nelayan modern yang menjaring ikan di radius 1 kilometer dari garis pantai.

“Nah sampai sekarang nelayan tradisional itu ngeluh ke kita,” tegasnya.

Bahkan, dirinya bersama para nelayan pun pernah meminta instansi terkait untuk mengatasi hal itu. Namun hingga saat ini belum ada kejelasan secara pasti terkait zonasi tangkap di wilayah pesisir tersebut. Padahal Ian menyebut bahwa Dinas Perikanan sudah pernah hadir ke pesisir terkait permasalah tersebut.

“Namun tidak ada kejelasan sampai sekarang masalah zonasi tangkap ini,” ungkapnya.

Ian dan para nelayan pun meminta kejelasan dari pemerintah daerah untuk mengatasi permasalahan yang dialami nelayan di Kecamatan Biduk-Biduk agar para nelayan mendapatkan hak atas zonasi tangkap tersebut untuk menghindari konflik antar nelayan di masa mendatang.

“Kalau pemerintah betul-betul bekerja dengan baik saya rasa turun lah kesini memantau, terutama izinnya. Agar disini tidak terjadi konflik,” tandasnya

Indra/Rdk