.
.
.BERAU, Global-satu.com – Kinerja Pemerintah Kabupaten Berau dalam mengendalikan inflasi kembali menjadi sorotan. Berdasarkan data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Timur (Kaltim), inflasi year-on-year (y-on-y) Berau per September 2024 tercatat 3,34 persen, tertinggi dibandingkan seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Timur.
Angka tersebut jauh melampaui rata-rata inflasi provinsi yang berada di kisaran 2,16 persen, dengan kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 104,43 pada September 2023 menjadi 106,69 pada September 2024. Sebaliknya, Kabupaten Penajam Paser Utara justru mencatat inflasi terendah sebesar 1,73 persen, dengan IHK sebesar 105,99.
Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda, Purwadi Purwoharsojo, menilai tingginya inflasi Berau mencerminkan kegagalan sistemik pemerintah daerah dalam mengendalikan harga dan menjaga stabilitas ekonomi.
“Ini bukan kali pertama Berau menjadi yang tertinggi dalam inflasi. Artinya, ada yang tidak beres dalam sistem pengendalian harga di tingkat lokal,” ujarnya, Selasa (08/04/2025).
Menurut Purwadi, masyarakat berpenghasilan tetap menjadi kelompok paling terdampak. Mereka harus menghadapi lonjakan harga kebutuhan pokok tanpa adanya peningkatan pendapatan yang seimbang. Situasi ini, katanya, memperlebar kesenjangan ekonomi dan menggerus daya beli rumah tangga.
“Inflasi itu wajar, tapi jika melampaui ambang ideal dua persen, maka itu sudah menjadi sinyal bahaya. Pemerintah daerah seharusnya bertindak cepat, karena ini menyangkut kehidupan rakyat kecil,” tegasnya.
BPS Kaltim mencatat bahwa kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang inflasi terbesar di Kalimantan Timur dengan andil sebesar 1,34 persen. Lonjakan harga pada kelompok ini dianggap Purwadi akan sangat memengaruhi pengeluaran rumah tangga, terutama bagi masyarakat menengah ke bawah.
Purwadi juga mengkritik minimnya intervensi pasar dan lemahnya pengawasan terhadap distribusi barang. Menurutnya, dua faktor tersebut berperan besar dalam memperparah kondisi inflasi di daerah.
“Selama tidak ada pengawasan serius atas rantai distribusi, serta subsidi harga tidak merata, maka inflasi akan terus berulang. Dan seperti biasa, rakyat kecil yang jadi tumbal,” pungkasnya.
Dengan kondisi ini, ia memberikan saran kepada Pemkab Berau agar segera mengevaluasi kinerja tim pengendalian inflasi daerah (TPID) dan menyusun strategi yang konkret serta berbasis data untuk mengendalikan gejolak harga ke depan.
Indra/Rdk
