BERAU, Global-satu.com – Ketua Tunas Indonesia Raya (Tidar) Kabupaten Berau, Andi Amirullah menyampaikan keprihatinannya terhadap banjir yang melanda beberapa wilayah di Kabupaten Berau akhir-akhir ini.
Menurut Ketua Tidar salah satu sayap partai Gerindra tersebut, banjir menjadi peringatan penting akan perlunya pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan serta penegakan regulasi tata ruang yang tegas.
“Selain curah hujan yang tinggi, banjir ini juga disebabkan oleh alih fungsi lahan menjadi kawasan perkebunan dan pertambangan, yang menyebabkan berkurangnya area resapan air,” ujarnya, Kamis (17/04/2025).
Amirullah juga menegaskan bahwa kondisi ini menjadi alarm serius bagi seluruh pihak, terutama pemerintah daerah, untuk tidak abai terhadap dampak lingkungan dari pembangunan yang tidak terkendali.
Tidar juga menyoroti aktivitas pertambangan yang berada dekat dengan permukiman warga, serta rencana pengalihan jalan oleh Perusahaan Tambang di wilayah Gunung Kasiran, Kampung Gurimbang.
“Aktivitas tambang yang berdekatan dengan permukiman bisa menimbulkan dampak negatif, mulai dari paparan debu dan polusi udara yang berisiko menyebabkan penyakit pernapasan, hingga pencemaran tanah dan air yang berbahaya bagi kesehatan,” jelasnya.
Ia juga menambahkan bahwa getaran akibat kegiatan tambang dapat merusak bangunan rumah dan infrastruktur di sekitarnya. Terkait rencana pengalihan jalan di wilayah Gurimbang, Ketua Tidar menilai langkah tersebut sangat merugikan masyarakat dan pemerintah daerah.
“Jalan tersebut merupakan aset pemerintah yang dalam beberapa tahun terakhir sudah diperbaiki menggunakan anggaran publik. Pengalihan jalan bukan hanya menyulitkan warga, tapi juga mengabaikan nilai investasi yang sudah ditanamkan,” tambahnya.
Dilain tempat, Anggota DPRD Berau, Sutami yang akrab disapa Dodong memberikan apresiasi terhadap sikap dan perhatian Tunas Indonesia Raya (Tidar) Berau terhadap persoalan lingkungan dan tata ruang di Kabupaten Berau.
Menurutnya, masukan dari elemen pemuda seperti Tidar sangat penting sebagai pengingat bagi pemerintah dan legislatif agar tidak abai terhadap dampak pembangunan, terutama yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan masyarakat.
Dodong menegaskan, dirinya sejalan dengan aspirasi yang disampaikan Tidar, khususnya terkait perlunya revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan penolakan terhadap aktivitas pertambangan yang terlalu dekat dengan permukiman.
Ia juga menyatakan akan mendorong pembahasan isu ini di DPRD, agar kebijakan pembangunan di Berau benar-benar mengedepankan keberlanjutan lingkungan dan perlindungan masyarakat.
Indra/Rdk