Agus Uriansyah Dorong Legalitas Penambangan Pasir, Pemerintah Harus Hadir Beri Solusi

BERAU, Global-satu.com – Aktivitas pertambangan Galian C di Kabupaten Berau terus menjadi sorotan. Anggota DPRD Berau, Agus Uriansyah, menilai bahwa kegiatan ini memiliki sisi positif dan negatif yang perlu ditangani dengan pendekatan yang bijak.

Ia menekankan pentingnya legalitas dalam setiap aktivitas pertambangan Galian C untuk menghindari dampak hukum dan sosial yang merugikan.

“Kami melihat Galian C ini memang dibutuhkan, terutama untuk mendukung pembangunan daerah seperti infrastruktur dan pengadaan material. Tapi yang perlu ditekankan, aktivitas tersebut harus dilengkapi dengan izin atau dokumen yang lengkap,” ujar Agus, Selasa (17/06/2025).

Ia menyampaikan, penghentian total aktivitas Galian C tanpa solusi justru bisa mengganggu kebutuhan material untuk pembangunan. Oleh karena itu, menurutnya, pemerintah harus hadir menjembatani peralihan aktivitas dari yang bersifat ilegal menjadi legal.

“Kalau kegiatan ini dihentikan begitu saja, darimana kita bisa dapatkan bahan seperti pasir dan batu? Pemerintah perlu memberi solusi, bukan sekadar menindak. Harus ada jalan keluar agar kegiatan ini bisa dilegalkan,” tegasnya.

Agus menambahkan, upaya komunikasi antara pihak legislatif, pemerintah daerah, dan pelaku usaha sudah mulai dilakukan. Bahkan, menurutnya, sudah ada sinyal positif dari pemerintah terkait penataan Galian C agar berjalan sesuai ketentuan hukum.

“Ini sudah dibicarakan dengan Ketua DPRD dan pihak pemerintah. Responnya cukup baik, tinggal menunggu waktu untuk duduk bersama antara pengusaha, pemerintah, dan pihak yang berwenang mengeluarkan izin,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan agar pelaku usaha tidak mengabaikan aturan yang berlaku. Menurutnya, jika tetap melanggar, maka yang dirugikan bukan hanya masyarakat tetapi juga pelaku itu sendiri karena bisa tersandung masalah hukum.

“Kita tidak ingin ada yang melanggar rambu-rambu hukum lalu akhirnya berurusan dengan proses hukum. Pelaku Galian C ini bagian dari masyarakat kita juga. Kita ingin mereka tetap bisa hidup layak, namun tetap dilindungi dengan dasar hukum yang jelas,” tutup Agus.

Indra/Rdk/Adv